Jika pemerintah Tak Lagi pro-Rakyat, NU Siap Kritik

JAKARTA - Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siroj mengatakan pemerintah harus pro-rakyat. Jika pemerintah melenceng dan tak lagi mempedulikan rakyatnya, ia mengatakan NU akan mengkritik. "Kalau pro rakyat, NU wajib taat pada pemerintah, kalau tidak pro rakyat NU akan mengkiritik," katanya.

Ia berbicara dalam acar halal bihalal keluarga besar NU. Pada kesempatan itu, ia juga mengatakan Indonesia rawan konflik antar elit. Padahal konflik hanya akan membuat problem kebangsaan tak bisa teratasi dengan baik.

"Karena itu sebaiknya ada rekonsiliasi nasional," kata alumni pondok pesantren Lirboyo Kediri tersebut dalam acara halal bil halal NU di Jakarta, Selasa (20/9).

Menurutnya, sebagai ormas keagamaan, NU memang selayaknya melakukan seruan moral. "Ini untuk menjaga kerukunan bangsa. Indonesia ini bangsa yang besar, butuh rakyat yang berjiwa besar, dan pemimpin yang berjiwa besar," kata Kang Said dalam acara yang dihadiri Rais Am PBNU KH Ahmad Sahal Mahfudz ini.

Acara Halal bil Halal dihadiri jajaran pengurus syuriah dan tanfidziyah PBNU dan sejumlah tokoh nasional serta kader NU yang kini menjabat di jajaran lesgislatif, eksekutif dan yudikatif. Tokoh yang hadir antara lain, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Ketua MPR RI Taufik Kiemas, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfudz MD, Ketua KH Umar Shihab,Sekjen MUI Pusat Ikhwan Syam, Menteri PDT Helmy Faisal Zain, Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam, Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Fatayat NU Ida Fauziyah, tokoh Partai Demokrat Ahmad Mubarrok. Selain itu, hadir pula sejumlah duta besar negara sahabat, antara lain Palestina, Iran, Irak, Libia, dan Pakistan, serta ratusan aktivis dan nahdliyin dari Jakarta dan sekitarnya.

sumber:

republika.co.id